Suarageram.id – Sekelompok massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Anti Oligarki (GRAO) menggelar aksi unjuk rasa di wilayah kampung Kramat Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Banten pada Rabu (8/1/2025).
Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK 2). Aksi penolakan itu ditenggarai adanya dugaan adanya sepak terjang Rezim Jokowi yang dinilai pro Oligarki yang telah melakukan kejahatan State-Corporate Crimes di Indonesia.
Dalam keterangan pers yang diterima suarageram.id, beberapa tokoh yang menjadi penggerak utama perlawanan rakyat ini antara lain adalah Jenderal Tyasno Sudarto, Suripto, Marwan Batubara, KH Sobri Lubis, Laks. Slamet Soebijanto, Letjen Marinir Suharto, Letjen Syamsir Siregar, KH Muhyidin Junaidi, Dindin S. Maolani, Refly Harun, Abraham Samad.
Selain itu, Anthony Budiawan, Mayjen Soenarko, Mayjen Syamsu Djalal, Roy Suryo, M. Said Didu, M. Mursalin, Rizal Fadillah, Syafril Sofjan, Munarman, Ahmad Khozinudin, Meidy Juniarto, Edy Mulyadi, Tifauzia Tyassuma, Ismed Fassah, Kol. Sugeng Waras, Kol. Nursam, Menuk Wulandari, Dhio Suharmunastri, Ida Kusdianti, Julia Satari.
Berikut deklarasi dan tuntutan yang disampaikan GRAO diantaranya, praktik SCC yang menihilkan Daulat Rakyat dan Kekuasaan NKRI telah melahirkan kekuasaan Negara Dalam Negara yang dipimpin Joko Widodo dan Aguan-Anthony Salim. Salah satu kebijakan sarat kejahatan Jokowi adalah menetapkan proyek PIK-2 sebagai PSN, sebagaimana ditetapkan pula atas proyek-proyek Rempang, BSD, Surabaya Front Land.
Bahwa sesuai terminologi SCC, Jokowi telah membuat kebijakan dan peraturan secara otoriter dan inkonstitusional, tanpa persetujuan DPR. Kebijakan dan peraturan pro oligarki dimaksud antara lain adalah rangkaian PP, Perpres dan Permenko terkait PSN PIK-2. Inilah salah satu penyebab Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024 versi OCCRP.
Bahwa kejahatan pelaksanaan PSN PIK-2 telah dijalankan secara terstruktur, sistematis, massif dan brutal, dengan mengerahkan aparat negara, penegak hukum, pejabat pemerintah daerah dan pusat dari NKRI, termasuk operasi premanisme.
Bahwa kebijakan PSN PIK-2 dan PSN-PSN lain milik swasta di Indonesia, serta pendekatan autoritarianisme dalam pelaksanaan, jelas telah melanggar prinsip-prinsip moral Pancasila, konstitusi, HAM dan berbagai peraturan yang berlaku.
Atas dasar itu GRAO mendeklarasikan gerakan perlawanan rakyat terhadap kezaliman Rezim Oligarki pelaku SCC, secara nasional dan berkelanjutan, karena ketidakhadiran penyelenggara negara di NKRI, terutama DPR dan Pemerintah.
Menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segara mencabut status PSN PIK-2 dan menghentikan proyek PIK-2.
Menuntut DPR RI membentuk Pansus PIK-2 guna menemukan berbagai pelanggaran hukum dan kerugian negara dalam PSN PIK-2.
Meminta BPK RI melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap pelaksanaan PSN PIK-2.
Menuntut TNI dan Polri menghentikan cara-cara represif dan intimidatif dalam pelaksanaan PSN PIK-2, termasuk menggunakan preman mengancam dan meneror rakyat.
Meminta Presiden RI menjamin terwujudnya proses hukum terhadap para pimpinan Oligarki yang terlibat kejahatan SCC, terutama Jokowi, Aguan, Salim, Airlangga Hartatrto, Tommy Winata.
Menuntut Pemerintahan Prabowo, DPR dan lembaga terkait lain memproses ganti rugi moril dan materil bagi rakyat menjadi korban SCC PSN PIK-2.
Menuntut Presiden Prabowo untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri, berdaulat, independen, konstitusional, taat hukum, amanah dan bebas dari hipokrisi dan omon-omon.
Mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung bersama GRAO guna meraih cita-cita proklamasi dan mengambil Daulat Rakyat dari tangan Oligarki pelaku SCC.
Sumber, Marwan B., E. Mulyadi, A. Khozinudin, Mursalin, Meidy, Ismed.
Sementara terpantau di lokasi aksi unjuk rasa GRAO mendapat perlawanan dari puluhan kelompok masyarakat setempat yang tidak ingin wilayah menjadi gaduh akibat unjuk rasa tersebut.
