Suarageram.id – Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan upah minimum Provinsi atau UMP pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen.
Dikutip dari pidato resminya, Presiden Prabowo mengatakan, keputusan itu diambil setelah menggelar rapat dengan Menteri Ketenegakerjaan dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Jumat (29/11/2024).
Presiden Prabowo menjelaskan, upah minimum ini merupakan jaringan pengamanan sosial yang penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, untuk itu, kata Presiden, penempatan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.
“Mentri Tenaga Kerja (Menaker) telah mengusulkan untuk meningkatkan kenaikan upah minimum 6 persen, namun setelah membahas pertemuan dengan pimpinan buruh kita ambil keputusan untuk menaikan upah minimum sebesar 6,5 persen,” ujar Prabowo.
Selanjutnya, Prabowo menyebut upah secara sektoral akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan di Provinsi, Kota maupun Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
Selain itu sambung Presiden Prabowo dalam pidatonya, menyinggung soal kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting, hal itu akan diperjuangkan terus untuk perbaikan kesejahteraan buruh.
“Saya juga menyampaikan bahwa program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimum atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu 10.000 per hari, kurang lebih kita ingin kasih 15.000, tetapi kondisi anggaran 10.000 kita kasih,” terang Prabowo.
Kata dia, jika rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan dalam desil-desil di bawah itu, diperkirakan anaknya 3 sampai 4. Berarti setiap keluarga menerima rata-rata 30000.
“Kalau sebulan kita harus mengeluarkan 2,7 juta kalau ini semua dengan bantuan Bansos perlindungan sosial, termasuk PKH dan bantuan lainnya. Saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat diantaranya kelompok buruh saya kira sudah cukup maksimal untuk saat ini tentunya kita ingin perbaiki saat-saat mendatang,” tandasnya.
